Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Permendikbudristek Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Berdasarkan peraturan tersebut, setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kemendikbudristek, termasuk Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tenggara, berkewajiban membentuk dan melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (BPMP Sultra) dibentuk sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keberadaan PPID diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan turunannya, yang menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dengan mudah, cepat, dan tepat.

Sebagai unit kerja yang menjalankan tugas penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Sulawesi Tenggara, BPMP Sultra memahami bahwa informasi adalah bagian dari pelayanan publik. Oleh karena itu, PPID BPMP Sultra hadir untuk memastikan setiap data, dokumen, dan informasi publik dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan, dengan tetap menjaga perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan.

PPID BPMP Sultra berfungsi sebagai penghubung antara badan publik dan masyarakat, dengan tugas utama:

1. Mengelola dan mendokumentasikan informasi publik di lingkungan BPMP Sultra
2. Melayani permohonan informasi dari masyarakat dengan prosedur yang sederhana, cepat, dan transparan.
3. Menjamin kualitas pelayanan informasi yang sesuai dengan prinsip Melayani Sepenuh Hati sebagai tagline BPMP Sultra.
4. Menjadi sarana advokasi keterbukaan informasi untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Tenggara.

Kepala BPMP Sulawesi Tenggara bertindak sebagai PPID Pelaksana (PPID UPT) yang bertanggung jawab langsung kepada Atasan PPID Kementerian.

Dengan terbentuknya PPID BPMP Sultra, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses informasi publik terkait kebijakan, program, kegiatan, dan layanan BPMP secara cepat, tepat, sederhana, serta tetap memperhatikan perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia sesuai ketentuan perundang-undangan.

Salam Keterbukaan Informasi. Hak Anda Untuk Tahu.